"Jadi dalam hal pembangunan gedung ini bukan keputusan Marzuki Alie, tetapi keputusan rapat," kata Marzuki Alie dalam jumpa pers di Gedung DPR, Rabu (30/3).
Belakangan beberapa fraksi DPR seperti Fraksi PDIP, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra menyatakan penolakan pembangunan gedung baru, meskipun wakil-wakil mereka yang duduk di BURT telah menyepakati pembangunan gedung baru.
Rencana pembangunan gedung DPR telah lama menjadi polemik karena biayanya mahal dan dianggap mubazir, sebab gedung yang ada masih kokoh.
Setelah ditentang publik, DPR mengurangi biaya proyek dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,16 triliun.
Gugatan
Penentangan ternyata masih terus berlanjut. Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan rencananya akan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.
Rencana gugatan itu, kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan, ditempuh karena pembangunan gedung mewah ini melukai hati nurani rakyat yang masih banyak terpuruk dalam kemiskinan dan juga karena melanggar efisiensi anggaran.
"Gugatan ini untuk memberikan pendidikan ke wakil rakyat bahwa mereka tidak bisa semena-mena menggunakan uang rakyat yang asalnya dari pajak," kata Yuna Farhan seperti dikutip sejumlah media di Indonesia.
Nah, bagaimana menurut Anda?
Kami tunggu pendapat Anda untuk Forum BBC Indonesia.
Menurut Anda, mengapa DPR bersikukuh membangun gedung baru?
Bagaimana cara terbaik memberi pesan kepada para politisi pengguna anggaran bahwa mereka harus berhati-hati menggunakan uang rakyat?
Apakah gugatan hukum melalui class action, misalnya bisa efektif?
Berapa besar peluang publik sebagai pembayar pajak untuk mempersoalkan penggunaan dana bila penggunaannya tidak patut?
0 komentar:
Post a Comment